Aset Nasional jangan dikuasai Asing

Nasional

Aset Nasional jangan dikuasai Asing

Senin, 03 Agustus 2015 - 19:45:25 WIB | dibaca: 166 pembaca

Serikat Pekerja (SP) yang berafiliasi ke ITF (Internasional Transport Workers’ Federation), yakni KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia), SP JITC (Jakarta International Container Terminal), SP TPK (Terminal Peti Kemas) Koja, dan SP KA (Kereta Api), sangat mendukung program poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini harus dibarengi komitmen pemerintah untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan aset-aset stategis milik negara di sektor maritim agar tidak dikuasai oleh konglomerat asing yang agresif untuk menguasai aset-aset di sektor maritim di berbagai negara.

“Selain itu, pemerintah juga harus terbuka untuk mengajak peran masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sistim transportasi laut. Utamanya serikat pekerja di sektor maritim untuk bersama-sama mensukseskan program poros maritim, menjaga asset negara dan mengembangkan kemampuan SDM nasional,” kata Ketua ITF Asia Pasifik, Hanafi Rustandi, di Jakarta, Kamis.

Dikatakan, poros maritim yang memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan konsep tol laut, pembangunan deep seaport, kelancaran logistik nasional, pengembangan industri perkapalan, maupun pariwisata maritim, memerlukan energi ekstra, kerja keras, dan komitmen semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri maritim.

Di sisi lain, konsekuensi Indonesia sebagai negara yang diapit dua samudera (Hindia dan Pasifik), wajib membangun kekuatan dan pertahanan maritim, pengawasan, pengendalian, dan penyelamatan di sub sektor pelayaran.
“Kedua hal tersebut merupakan 2 dari 5 pilar utama yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” katanya.
Menurut Hanafi, serikat pekerja yang berafiliasi ke ITF itu merupakan soko guru utama dalam moda transportasi nasional, lalu-lintas logistik maupun manusia.
Terkait dengan itu, ITF meminta agar persaingan antar instansi pemerintah dan egoisme sektoral harus dihilangkan. Koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan program pemerintah yang pro rakyat harus lebih diintensifkan.

Selain itu, prinsip azas Cabotage melalui kebijakan pengembangan armada kapal-kapal niaga nasional yang dituangkan dalam Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, harus tetap diimplementasikan dengan dukungan semua pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan Inpres tersebut.
Pengembangan dan pembangunan pelabuhan serta fasilitas pendukungnya tidak hanya diutamakan di kota-kota besar, tetapi harus lebih diprioritaskan di daerah-daerah terpencil dalam rangka kelancaran bongkar muat, distribusi dan mobilisasi barang maupun jasa antar-pulau.
Pemerintah, lanjut Hanafi, juga harus memberikan keleluasan kepada investor nasional maupun BUMN dalam penguasaan dan operasionalisasi moda transportasi nasional. Termasuk pembangunan, pengembangan serta pengoperasian pelabuhan-pelabuhan potensial.

Untuk itu, pemerintah harus dapat menjaga kepentingan nasional dalam penguasaan dan mengoperasionalkan aset-aset potensial milik negara di sektor maritim. Terutama pelabuhan-pelabuhan sebagai gerbang lalulintas/distribusi logistik nasional.
Masalah penting lainnya, kata Hanafi, pemerintah harus segera mengambil keputusan tegas menjadikan Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard yang berfungsi dan bertugas sebagaimana ketentuan UU No.32/2014 tentang Kelautan, sebagai single agency yang multi fungsi dalam penjagaan, pengawasan dan penyelamatan di sektor maritim.
Selanjutnya, pemerintah harus memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pekerja di sektor transportasi, termasuk pengembangan SDM-nya, melalui regulasi yang dapat menampung kepentingan semua pihak. Karena itu, forum tripartit nasional di sektor maritim perlu dioptimalkan.

“Pemerintah perlu segera menetapkan upah minimum sektoral pekerja di sektor maritim, khususnya pelaut dan buruh bongkar/muat. Mereka perlu dilindungi dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dan serikat pekerja sehingga akan tercipta hubungan industrial yang harmonis.

Perpanjangan Kontrak perlu ditelusuri
Menanggapi aksi demo pekerja JICT yang mengakibatkan distribusi barang di pelabuhan Tanjung Priok lumpuh, Hanafi Rustandi menegaskan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pekerja dan serikat pekerjanya dalam upaya penyelamatan aset negara agar jangan terus dikuasai pihak asing.

Ia menilai, “Perpanjangan kontrak antara JICT dan Hutchison Port Holding (HPH) telah melanggar ketentuan UU Pelayaran No. 17/2008, khususnya pasal 82 dan 344 dimana Pelindo II hanya sebagai operator dan tidak berwenang untuk melakukan negosiasi atau nenandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain. Otoritas yang memiliki kewenangan adalah Pemerintah cq Menteri Perhubungan,” tegasnya seraya mendesak Menhub Ignasius Jonan segara bertindak untuk membatalkan perpanjangan konsesi tersebut.

Terkait soal ini, Hanafi meminta agar instansi terkait harus segera menyelidiki dan memeriksa semua dokumen serta mekanisme yang telah dilakukan sehubungan dengan perpanjangan kontrak antara JICT dan HPH karena ini menyangkut asset negara yang bernilai triliunan rupiah.
Hanafi menambahkan, “HPH saat ini juga sedang menghadapi masalah di Brisbane dan Sydney Australia akibat keputusan sepihak perusahaan untuk mengurangi sekitar 40% karyawannya dan upaya-upaya untuk mengkebiri peran Serikat Pekerja dikedua terminal tersebut.  Terkait dengan hal itu, buruh B/M di pelabuhan Brisbane dan Sydney melakukan aksi mogok selama 4 jam pada Kamis dan Jumat”. (Redaksional 
KPI)






Informasi
Ikuti Kami
Kantor Cabang KPI