Imigran Gelap & Pengungsi Jangan Jadi Proyek

Internasional

Pengungsi Rohingya

Imigran Gelap & Pengungsi Jangan Jadi Proyek

Sabtu, 08 Juni 2015 - 17:34:11 WIB | dibaca: 36 pembaca

Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam menangani pengungsi Rohingya dari Bangladesh dan Myanmar yang kini ditempatkan di wilayah Aceh dan di beberapa titik rumah detensi Imigrasi (Rudenim) diwilayah Indonesia.
Ada indikasi kegiatan ini hanya sebagai kedok untuk nantinya terpaksa pemerintah Indonesia menerima mereka dan kemudian membolehkan mereka tinggal dan bekerja di Indonesia.
“Pemerintah harus waspada, karena mereka yang terdampar di Aceh itu menumpang kapal yang diduga dikendalikan oleh sindikat penyelundup manusia,” kata Hanafi Rustandi, Ketua Federasi Pekerja Transport Internasional atau International Transport workers Federation (ITF) Asia Pasifik, di Jakarta, Senin.
Hanafi mengingatkan, praktek seperti itu telah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Dimana para pengungsi Myanmar di Thailand (yang sebenarnya adalah petani) secara illegal sengaja dipekerjakan dikapal-kapal perikanan Thailand berbendera “Indonesia” tanpa dokumen apapun. Dan setelah beberapa bulan kapalnya beroperasi di Indonesia (terutama diwilayah Indonesia Timur) maka mereka dipaksa hengkang dari kapal dan ditinggalkan dibeberapa pelabuhan seperti di Tual, Benjina, Ambon, Merauke, Dobo dan Sorong. Para ex “awak kapal” tersebut kemudian berasimilasi dengan penduduk lokal dan hidup sebagai petani atau buruh B/M dipelabuhan-pelabuhan perikanan. Dan data terakhit jumlah para pengungsi Myanmar ex. “awak kapal” perikanan Thailand di pulau Ambon saja berjumlah sekitar 500 orang. Itu belum termasuk dibeberapa wilayah lainnya di Indonesia Timur, lanjut Hanafi.
“Yang harus dipertanyakan adalah apa dan bagaimana kinerja lembaga-lembaga PBB yaitu IOM dan UNHCR yang selama ini bertugas mengurus pengungsi dan imigran gelap, karena kasus-kasus human trafficking dan pengerjaan pengungsi secara illegal di kapal-kapal perikanan Thailand bukanlah hal yang baru dan sudah sejak tahun 2004 KPI melaporkan hal itu kepada semua pihak, dari mulai pemerintah, ILO, IOM dan UNHCR,” tegas Hanafi yang juga adalah Presiden Eksekutif KPI.
Keberadaan para pekerja migrant dari Burma yang terdampar di Tual, Maluku, secara khusus diekspose oleh ITF melalui penyebaran film dokumenter berjudul "Abandoned, but not forgotten" tentang keberadaan para pengungsi Burma dan ex "awak kapal" yang terdampar di Tual pada tahun 2008, dan film tersebut telah disebarkan diseluruh dunia. Selanjutnya pada tahun 2010, Keith Luse, Senior Professional Staff Member dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, pernah berkunjung ke Tual khusus untuk bertemu dengan para ex "Awak Kapal" tersebut, jelas Hanafi.
“Para imigran dari Iran, Irak, Afganistan dan Pakistan yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk tujuan Australia juga harus segera ditangani oleh IOM dan UNHCR dengan lebih serius, apalagi kalau merujuk dari pernyataan pemerintah Australia yang tegas menolak pengungsi dari negara-negara asia. Jangan jadikan Indonesia sebagai Negara penampung pengungsi. IOM dan UNHCR harus bersikap dan beraksi dengan cepat dan jelas untuk membantu pemulangan mereka ke negara asalnya atau mencari negara yang mau menampung mereka. Dan yang lebih penting adalah tidak menjadikan kasus-kasus pengungsi / imigran gelap ini sebagai proyek untuk mendapatkan donasi dari para pendonor”, tegas Hanafi lagi.
Saat ini jumlah pengungsi muslim Rohingya dari Bangladesh dan Myanmar di Aceh sekitar 1.800 orang. Mereka ditempatkan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur. Terkait soial ini, Hanafi, yang juga anggota DEKIN, mengingatkan pemerintah agar dalam penanganan pengungsi itu disertai kewaspadaan yang tinggi. Sehingga kasus yang terjadi 20 tahun silam di wilayah timur Indonesia tidak terulang di Aceh maupun diwilayah Indonesia barat lainnya.
Mereka didata oleh IOM (International Organization for Migration) sehingga punya status sebagai pengungsi dari Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Bertahun-tahun mereka menunggu kesempatan untuk mendapat status pengungsi dengan suaka politik di negara-negara ketiga, tapi tak ada yang mau menerima. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dikerjakan oleh PBB melalui organnya yaitu IOM dan UNHCR?, tanya Hanafi. (Redaksional KPI)






Informasi
Ikuti Kami
Kantor Cabang KPI