KPI Ragukan Pernyataan Menteri Susi

Nasional

KPI Ragukan Pernyataan Menteri Susi

Selasa, 15 Desember 2015 - 20:21:19 WIB | dibaca: 39 pembaca

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) meragukan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengatakan bahwa 61.000 pelaut Indonesia menjadi budak di kapal-kapal ikan asing yang beroperasi diperairan New Zealand.

“Pernyataan itu sangat tendesius dan meresahkan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan asing,” tegas Capt. Hasudungan Tambunan, Presiden KPI di Jakarta, Kamis (3/12).

Dikatakan, hingga saat ini KPI belum menerima laporan adanya 61.000 pelaut Indonesia menjadi budak di kapal-kapal asing yang dicarter oleh perusahaan perikanan di New Zealand dan yang beroperasi diperairan NZ. Kalau ada kasus yang menimpa pelaut Indonesia di luar negeri, KPI menjadi pihak pertama yang mendapat laporan dari serikat pekerja afiliasi ITF maupun dari Kementerian Luar Negeri RI.

“Hingga saat ini kami belum menerima pengaduan dari Kemlu tentang pelaut Indonesia yang bermasalah di luar negeri,” katanya. Hasudungan memastikan jumlah pelaut perikanan Indonesia di kapal-kapal asing tidak sebesar yang disebutkan Menteri Susi. “Memang ada pelaut Indonesia di kapal-kapal asing di sana (New Zealand), tapi jumlahnya sedikit,” ujarnya.

Penegasannya itu berdasarkan penjelasan dari Serikat Pekerja Maritim Selandia Baru yang memastikan jumlah pelaut 61.000 itu tidak benar. Kapal-kapal ikan carter asing yang beroperasi di perairan New Zealand hanya sekitar 25 dan tidak semua dari mereka memiliki kru (anak buah kapal/ABK) dari Indonesia.

Dari 25 kapal asing itu, 6-7 di antaranya menggunakan kru dari Rusia/Ukraina. Sedang 18 kapal lainnya, menggunakan crew yang bukan saja dari Indonesia tapi juga dari Filipina, Malaysia, Vietnam dan lainnya. “Jadi kru dari Indonesia jumlahnya relatif sangat kecil,” tegas Hasudungan.

Ia mencontohkan, kalau satu kapal ikan itu 20 krunya dari Indonesia, maka jumlahnya hanya 360 orang. “Itu sangat jauh dari pernyataan Menteri Susi,” ucapnya. Karena itu, KPI mempertanyakan dari mana Susi memperoleh data itu. “Kalau memang tidak tahu apa yang terjadi dan tidak memiliki data yang akurat, tidak usah bikin pernyataan yang bisa meresahkan pelaut,” tegasnya.

Bayar ganti rugi
Sementara itu, Hanafi Rustandi, Ketua ITF (International Transport worker’s Federation) Asia Pasifik menyatakan, hasil investigasi atas tenggelamnya kapal ikan Korea ‘Oyang 70’ di perairan New Zealand tahun 2010 dan pengaduan yang diterima afiliasi ITF (NZ MERCHANT SERVICE GUILD IUOW Inc) dari kru Indonesia yang diperlakukan secara tidak manusiawi di kapal FV. Oyang 75 dan FV. Shin Ji, keduanya berbendera Korea, juga mengungkap kasus perbudakan di kapal-kapal asing yang dicarter oleh perusahaan perikanan New Zealand.

“Kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan setempat dan pemilik kapal maupun pencarternya telah divonis bersalah dan wajib membayar ganti rugi kepada para kru kapal,” ujarnya. Pemerintah Selandia Baru kemudian membuat peraturan bahwa semua kapal carter asing harus menggunakan bendera Selandia Baru dan wajib mentaati hukum, terutama hukum perburuhan yang berlaku di negara tersebut. Ketentuan itu dengan batas waktu sampai awal 2016.

Dengan langkah tegas itu, Hanafi berharap kasus perbudakan, human trafficking dan pelanggaran hukum lainnya di kapal ikan asing, termasuk yang diawaki kru Indonesia, dapat dihentikan. Sehingga para pelaut akan mendapat hak-haknya, termasuk perlindungan dan kesejahteraannya.

Moratorium
Di sisi lain, Sonny Pattiselanno, Wakil Sekjen KPI, menyoroti kasus perbudakan di kapal milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di perairan Maluku yang hingga kini belum tuntas dan tidak ada lagi progress report kelanjutan penanganan kasus PBR yang diungkapkan secara transparan ke publik. “Apa kasus ini sudah dipeti-eskan? Proses hukum harus dilanjutkan sampai ke akar-akarnya, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelanggar maupun perusahaan lainnya termasuk kepada aparat yang sering menjadi beking pengusaha. KKP harus memastikan bahwa penegakan hukum yang tegas akan dapat menghentikan kasus perbudakan di kapal-kapal perikanan nasional,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Menteri Susi untuk memberi perhatian serius terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan pelaut akibat berlarut-larutnya moratorium terhadap operasional kapal ikan di atas 30 Gross Ton.

Menurut Sonny, moratorium memberikan dampak positif maupun negatif. Positifnya, hasil tangkapan ikan nelayan tradisional meningkat pesat. Tapi dampak negatifnya, ribuan pelaut yang selama ini bekerja di kapal-kapal perikanan berskala industri menganggur dan kehidupannya terpuruk, terutama di wilayah timur Indonesia, seperti di Ambon, Sorong, Merauke, Bitung, Tual, Dobo dll. Bahkan untuk menyekolahkan anaknya saja mereka sudah tidak mampu. Ia mendesak Menteri KKP segera meninjau ulang moratorium tersebut. Kalau kebijakan itu masih diperlukan, jangan diberlakukan secara general kepada semua perusahaan perikanan. Seharusnya kepada perusahaan dan kapal-kapalnya yang telah memenuhi syarat harus diberi izin operasi (SIPI) sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak memungkinkan terjadinya IUU Fishing maupun perbudakan.

Beroperasinya kembali kapal-kapal ikan itu sangat dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan pelaut perikanan. “Pelaut perikanan dalam negeri harus diberdayakan tanpa mengabaikan hak-haknya, termasuk perlindungan dan kesejahteraannya,” pungkas Sonny Pattiselanno. (sumber : tabloid Maritim)






Informasi
Ikuti Kami
Kantor Cabang KPI