19/03/2010 KONGRES VII KESATUAN PELAUT INDONESIA

KONGRES KE VI
KESATUAN PELAUT INDONESIA
Jakarta, 15 s/d 17 Desember 2009

KEPUTUSAN KONGRES KE VII
KESATUAN PELAUT INDONESIA
Nomor : SK.006/KONGRES-VII/KPI/2009


Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KESATUAN PELAUT INDONESIA


Ditetapkan di    :  Jakarta
Pada Tanggal   : 16 Desember2009


ANGGARAN DASAR
KESATUAN PELAUT INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa


Kami Pelaut Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya dengan landasan falsafah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara maritim mampu melindungi segenap bangsa dan tanah air serta memajukan kehidupan yang layak, kecerdasan dan kesejahteraan umum secara menyeluruh dan merata.

Oleh karena itu, kami pelaut Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban, hak dan tanggung jawab dalam mengisi cita-cita proklamasi kemerkedaan 17 Agustus 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menyadari bahwa pelaut yang berprofesi sesuai standar nasional maupun internasional, sekaligus menyadari akan pentingnya membina solidaritas serta untuk memperjuangkan hak-hak semua pelaut, baik ditataran nasional maupun internasional, dipandang perlu berperan aktif dalam mempromosikan dan memberlakukan ketentuan-ketentuan nasional maupun internasional (Konvensi : IMO dan ILO) serta konvensi lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, kami para pelaut Indonesia bersepakat untuk membentuk suatu organisasi kesatuan dengan nama “Kesatuan Pelaut Indonesia” disingkat KPI.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang dimaksud, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


BAB  I
NAMA, PEMBENTUKAN DAN WAKTU,
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal  1
Nama

1.    Organisasi ini bernama Kesatuan Pelaut Indonesia, yang disingkat KPI.
2.    KPI didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal  2
Pembentukan dan waktu

KPI dibentuk dan dirikan di Cisarua, Jawa Barat, pada tanggal 29 April 1976.

Pasal  3
Tempat Kedudukan

Kantor Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta.


BAB  II
AZAS DAN SIFAT

Pasal  4
Azas

Kesatuan Pelaut Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal  5
Sifat

Kesatuan Pelaut Indonesia adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh pelaut yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.


BAB  III
PANJI, LAMBANG DAN LAGU
Kesatuan Pelaut Indonesia mempunyai Panji, Lambang dan Lagu.

Pasal  6
Panji

Panji Kesatuan Pelaut Indonesia merupakan bendera organisasi berwarna dasar biru laut dengan lambang organisasi ditengahnya.

Pasal  7
Lambang

Lambang Kesatuan Pelaut Indonesia mencerminkan profesi dan wawasan yang luas dalam mewujudkan keberadaan sebagai pelaut yang mandiri dimana masing-masing berbentuk dan terdiri dari :

a.  Bingkai segi lima berwarna hitam melambangkan falsafah Pancasila.
b.  Jangkar berwarna hitam melambangkan profesi kepelautan.
c.  Untaian padi dengan 45 butir berwarna kuning dan kapas sebanyak 17 buah berwarna hijau putih,
     melambangkan kemakmuran dan tercukupi akan sandang, pangan dan papan bagi pelaut dan keluarganya.
d.  Kemudi berwarna merah dengan tangkai 8 buah bertuliskan Kesatuan Pelaut Indonesia menunjukkan sifat
     kegiatan profesi pelaut yang meliputi 8 penjuru angin.
e.  Seluruh untaian yang meliputi 45 butir padi, 17 buah kapas dan 8 penjuru angin melambangkan angka  hari
     proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
f.   Bintang bersudut lima berwarna kuning diartikan sebagai pedoman bagi pelaut dalam menjalankan profesinya.
g.  Tujuh gelombang berwarna biru melambangkan 7 samudera tempat pelaut mendharmabhaktikan dirinya.
 
Pasal  8
Lagu

Kesatuan Pelaut Indonesia memiliki lagu Mars KPI.


BAB  IV
KEDAULATAN, FUNGSI, TUGAS-TUGAS DAN AFILIASI

Pasal  9
Kedaulatan

Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota menurut sistim perwakilan dan dilaksanakan sepenuhnya disetiap jenjang organisasi.

Pasal  10
Fungsi

Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia berfungsi sebagai :

a.  Wadah pembinaan para pelaut Indonesia untuk turut mensukseskan program pembangunan nasional dalam
     bidang sosial ekonomi dan sumber daya manusia maritim, khususnya pelaut, secara professional, trampil,
     disiplin dan produktif.
b.  Penyaluran aspirasi serta pelindung yang memperjuangkan kepentingan pelaut Indonesia.
c.   Wadah peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
d.  Mitra dalam tripartit yang berperan-serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dibidang
     ketenagakerjaan sub sektor pelaut, serta turut sebagai pelaku kontrol sosial dalam pelaksanaannya.

Pasal  11
Tugas-Tugas

1.  Melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.
2.  Memperjuangkan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
3.  Memperjuangkan terciptanya kondisi dan syarat-syarat kerja yang layak yang mencerminkan keadilan sosial.
4.  Membina para anggota agar memiliki tanggung jawab sosial melalui peningkatan mutu pengetahuan,
      ketrampilan atau profesi dan kemampuan berorganisasi.
5.  Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.

Pasal  12
Afiliasi

Kesatuan Pelaut Indonesia dapat berafiliasi dengan Federasi/Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh ditingkat nasional dan internasional.


BAB  V
TUJUAN

Pasal  13
Tujuan

1.  Turut menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
2.  Menghimpun dan membina pelaut Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam
     melaksanakan pembangunan nasional.
3.  Meningkatkan ketrampilan profesionalisme pelaut Indonesia.
4.  Mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja didalam maupun diluar negeri.
5.  Meningkatkan kesejahteraan sosial anggota dan keluarganya dalam mencapai penghidupan yang layak.


BAB  VI
KEANGGOTAAN

Pasal  14
Anggota

1.    Anggota Kesatuan Pelaut Indonesia adalah pelaut warga negara Indonesia dan mereka yang
       diterima sesuai peraturan organisasi.
2.    Keanggotaan Kesatuan Pelauit Indonesia bersifat perorangan.

Pasal  15
Hak-Hak Anggota

1.    Memperoleh perlindungan dan pembinaan dari organisasi.
2.    Memiliki hak dipilih dan memilih pada setiap pemilihan  Pengurus di organisasi.
3.    Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kemajuan organisasi menurut tata cara organisasi.
4.    Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan
       organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.
5.    Mendapat kesejahteraan dari organisasi yang diatur didalam peraturan-peraturan organisasi.

Pasal  16
Kewajiban Anggota

1.    Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2.    Membela dan menjaga nama baik Kesatuan Pelaut Indonesia.
3.    Membayar uang pangkal dan uang iuran.


BAB  VII
STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal  17
Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia, sebagai berikut :

1.    Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2.    Tingkat Cabang meliputi wilayah pelabuhan yang mempunyai anggota sedikitnya 500 orang dan dipimpin oleh
       Pengurus Cabang.
3.    Tingkat Unit dapat dibentuk diperusahaan yang mempekerjakan pelaut sekurang-kurangnya 500 orang
       dipimpin oleh Pengurus Unit dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal  18
Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat, yang terdiri dari :
1.    Seorang Presiden.
2.    Seorang Wakil Presiden.
3.    Seorang Sekertaris Jenderal.
4.    Seorang Sekertaris
5.    Perwakilan Cabang dan Unit.

Pasal 19
Penasehat

Setiap mantan Presiden KPI otomatis menjadi senior adviser bertugas untuk membimbing pengurus terpilih lima tahun ke depan.

Pasal 20
Pengurus Cabang

Pengurus Cabang diterdiri dari :
1.    Seorang Ketua.
2.    Seorang Sekretaris.

Pasal 21
Pengurus Unit

Pengurus Unit terdiri dari :
1.    Seorang Ketua.
2.    Seoramg Sekertaris.


BAB  VIII
MASA BHAKTI

Pasal  22
Masa Bhakti

Masa bhakti setiap tingkat pengurus organisasi adalah 5 (lima) tahun.


BAB  IX
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23
Jenis Kongres dan Rapat-Rapat

1.    Kongres terdiri dari :
a.    Kongres.
b.    Kongres Luar Biasa.

2.    Rapat-rapat organisasi terdiri dari :
a.    Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
b.    Rapat Cabang/Unit.

Pasal  24
Kongres

1.    Kongres merupakan forum kekuasaan tertinggi dan sebagai perwujudan kedaulatan anggota.
2.    Kongres diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3.    Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari utusan yang berhak hadir.
4.    Kongres berwenang untuk :
a.    Meminta, menilai, menerima atau menolak  pertanggung jawaban organisasi oleh Dewan
       Pimpinan Pusat.
b.    Mengubah dan/atau menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kesatuan Pelaut
       Indonesia.
c.    Menyusun Program umum organisasi.
d.    Memilih dan menetapkan susunan Dewan Pimpinan Pusat.
e.    Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal  25
Kongres Luar Biasa

Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa yang mempunyai wewenang yang sama seperti Kongres.

Pasal  26
Rapat Dewan Pimpinan Pusat

1.    Rapat Dewan Pimpinan Pusat merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi dalam rangka keterpaduan
       program organisasi.
2.    Rapat Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyempurnakan, membuat perencanaan dan menjabarkan program
       umum organisasi.
3.    Rapat Dewan Pimpinan Pusat diselenggarakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
4.    Rapat Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Presiden.

Pasal 27
Rapat Cabang/Unit

Rapat Cabang/Unit merupakan forum informasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi ditingkat Cabang/Unit, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.



BAB  X
KEUANGAN

Pasal  28
Pendapatan

1.    Sumber dana organisasi terdiri dari :
a.    Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota.
b.    Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
2.    Besar Uang Pangkal  dan Uang Iuran Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  29
Penggunaan Kekayaan

1.    Kekayaan organisasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi berdasarkan program umum organisasi
        yang ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat.
2.    Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) diatas, Dewan Pimpinan Pusat menyusun Anggaran Pendapatan dan
       Belanja Organisasi (APBO) pada setiap tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
       tanggal 31 Desember.


BAB  XI
PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KESATUAN PELAUT INDONESIA

Pasal  30
Perubahan atau Penyempurnaan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga

Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.


BAB  XII
PENUTUP

Pasal  31
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Lampiran    : SK.AD/ART KPI
Nomor         : SK.006/KONGRES-VII/KPI/2009
Tanggal       : 16 Desember 2009                       



ANGGARAN RUMAH TANGGA
KESATUAN PELAUT INDONESIA


BAB  I
KEANGGOTAAN

Pasal  1
Persyaratan Menjadi Anggota

1.    Mendaftar pada pengurus KPI.
2.    Mengikuti pemahaman berorganisasi.
3.    Membuat dan mengajukan surat pernyataan menjadi anggota.
4.    Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
a.    Copy dokumen-dokumen kepelautan yang sah dan masih berlaku.
b.    Pas Photo.
5.    Bersedia menyetujui, mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
       Peraturan Organisasi.
6.    Tidak sedang menjalani hukuman pidana.
7.    Membayar uang pangkal dan uang iuran sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran.
8.    Tidak menjadi anggota organisasi pekerja/buruh sejenis.
9.    Aturan pendaftaran selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal  2
Penerimaan Menjadi Anggota

1.    Pengesahan keanggotaan setelah yang bersangkutan mengajukan permintaan menjadi anggota serta
       memenuhi persyaratan keanggotaan.
2.    Pemohon yang telah diterima menjadi anggota KPI diberikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Iuran Anggota.

Pasal  3
Tindakan Disiplin

1.    Tindakan disiplin dikenakan kepada anggota berupa :
a.    Peringatan tertulis.
b.    Skorsing.
c.    Pemberhentian atau pemecatan.
2.    Pelaksanaan tindakan disiplin diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal  4
Pembelaan Diri

1.    Pembelaan diri oleh anggota atas tindakan disiplin, dapat dilakukan dalam rapat pengurus masing-masing
        tingkat organisasi.
2.    Apabila ternyata dikemudian hari tidak terbukti kesalahannya maka Pengurus harus segera melakukan
       rehabilitasi keanggotaan yang bersangkutan.
3.    Prosedur dan tatacara pembelaan diri dan rehabilitasi keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
       (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal  5
Berakhirnya Keanggotaan

1.    Meninggal dunia.
2.    Mengundurkan diri.
3.    Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran anggota berturut-turut selama dua tahun.
4.    Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan
       Organisasi.
5.    Memberikan keterangan yang tidak benar disaat mendaftar sebagai anggota.


BAB  II
PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG dan UNIT

Pasal  6
Pengurus Cabang

1.    Pada wilayah pelabuhan yang telah memiliki sedikitnya 500 (limaratus) orang anggota dapat dibentuk Pengurus
       Cabang.
2.    Pengurus Cabang dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3.    Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal  7
Pengurus Unit

1.    Pada perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (limaratus) orang anggota, dapat dibentuk
       Pengurus Unit.
2.    Pengurus Unit dikukuhkan oleh/dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.


BAB  III
HIRARKI DAN TATA KERJA ORGANISASI

Pasal  8
Hirarki Organisasi

1.    Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.
2.    Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3.    Pengurus Unit bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal  9
Tata Kerja Organisasi

1.    Tata Kerja Organisasi dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2.    Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Organisasi oleh keputusan
       rapat Dewan Pimpinan Pusat.


BAB  IV
HAK SUARA

Pasal  10
Hak Suara Dalam Kongres

1.    Yang mempunyai hak suara dalam Kongres adalah peserta Kongres.
2.    Jumlah hak suara masing-masing perangkat organisasi, sebagai berikut :
a.    Anggota Dewan Pimpinan Pusat dalam Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
b.    Utusan Cabang yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu)
       suara.
c.    Utusan Unit, yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

Pasal  11
Hak Suara Dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat

Masing-masing anggota Dewan Pimpinan Pusat memiliki 1 (satu) suara.

Pasal  12
Hak Suara Dalam Rapat Cabang / Unit

1.    Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Cabang / Unit adalah anggota dimasing-masing Cabang/Unit yang
       telah ditetapkan sebagai peserta Rapat Cabang / Unit.
2.    Jumlah hak suara dalam Rapat Cabang/Unit diatur, sebagai berikut :
a.    Anggota Pengurus Cabang / Pengurus Unit dalam Rapat Cabang / Unit masing-masing memiliki 1 (satu)
       suara.
b.    Utusan Anggota, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.


BAB  V
SAHNYA KONGRES, RAPAT
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal  13
Sahnya Kongres dan Rapat

Kongres, Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan Rapat Cabang / Unit sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) utusan yang berhak hadir.

Pasal  14
Quorum

Sidang-sidang dalam Kongres, Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Cabang/Unit sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2 ditambah 1) dari jumlah utusan yang berhak hadir.

Pasal  15
Pengambilan Keputusan

1.    Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
2.    Bilamana tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.


BAB  VI
PESERTA KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal  16
Peserta Kongres

1.    Peserta Kongres terdiri dari :
a.    Seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat.
b.    Perwakilan anggota dari Cabang dan Unit yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
c.    Perwakilan anggota yang bekerja diperusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja Bersama dengan
       Kesatuan Pelaut Indonesia, namun belum dibentuk Unit, yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
d.    Perwakilan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) b dan c diatas, ditetapkan dengan kelipatan
       setiap 500 (limaratus) orang anggota diwakili 1 (satu) orang anggota.
2.    Setiap peserta Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b dan c diatas, harus membawa Formulir
       Peserta yang berlaku sebagai Surat Mandat yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pengurus Cabang
       atau Pengurus Unit atau pimpinan perusahaan tempatnya bekerja dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota
       dan Kartu Iuran Anggota yang sah dan masih berlaku.

Pasal  17
Peserta Kongres Luar Biasa

Peserta Kongres Luar Biasa sama dengan peserta Kongres.

Pasal  18
Peserta Rapat Dewan Pimpinan Pusat

Peserta Rapat Dewan Pimpinan Pusat adalah seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kongres.

Pasal  19
Peserta Rapat Cabang / Unit

Peserta Rapat Cabang / Unit terdiri dari :
1.    Pengurus Cabang / Unit.
2.    Anggota yang terdaftar dicabang setempat dengan bukti Kartu Tanda Anggota dan Kartu Iuran Anggota yang
       sah dan masih berlaku.
3.    Jumlah peserta Rapat Cabang / Unit ditentukan oleh Pengurus Cabang tetapi tidak lebih dari 25 orang.


BAB  VII
PEMILIHAN PENGURUS

Pasal  20
Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat

1.    Dewan Pimpinan Pusat dipilih, disahkan, dikukuhkan dan dilantik dalam sidang paripurna Kongres.
2.    Tata cara pemilihan, penetapan, pengesahan, pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan
       dalam Tata Tertib Kongres.

Pasal  21
Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Cabang

Pengurus Cabang ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi Rapat Anggota ditingkat Cabang.

Pasal 22
Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Unit

Pengurus Unit ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi Rapat Anggota di tingkat perusahaan yang pada saat bersamaan sedang mempekerjakan pelaut anggota KPI sekurang-kurangnya 500 orang.


BAB  VIII
PERSYARATAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal  23
Persyaratan Dewan Pimpinan Pusat

Persyaratan sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat adalah :
a.    Pelaut Warga Negara Indonesia dan masih aktif menjadi anggota Kesatuan Pelaut Indonesia
       sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
b.    Pernah aktif menjabat atau duduk dalam kepengurusan Tingkat Pusat atau Cabang atau Unit
       sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
c.    Mampu berbahasa Inggris dengan baik.

Pasal  24
Persyaratan Pengurus Cabang

Persyaratan menjadi Pengurus Cabang :
a.    Pelaut Warga Negara Indonesia dan masih aktif sebagai anggota Kesatuan Pelaut Indonesia yang terdaftar
       dicabang setempat, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau
b.    Pernah aktif menjabat atau duduk dalam kepengurusan Tingkat Cabang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 25
Persyaratan Pengurus Unit

Persyaratan Pengurus Unit :
a.    Pelaut Warga Negara Indonesia dan masih aktif sebagai anggota Kesatuan Pelaut Indonesia dan tercatat
       sebagai pelaut anggota di Unit bersangkutan, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan
b.    Sedang bekerja atau dalam posisi menunggu penempatan ke kapal diperusahaan tempat Unit berada.


BAB  IX
RANGKAP JABATAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal  26
Perangkapan Jabatan

1.    Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan organisasi secara vertikal.
2.    Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi serikat pekerja/serikat buruh lain, kecuali
       jabatan horizontal pada Federasi/Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh afiliasi.

Pasal  27
Pergantian Pengurus Antar Waktu

1.    Pergantian Pengurus antar waktu disemua tingkatan dapat dilakukan dari anggota pengurus yang ada.
2.    Pergantian anggota Dewan Pimpinan Pusat antar waktu dilaksanakan bila salah satu dari anggota Dewan
       Pimpinan Pusat berhalangan tetap, dan hanya dapat diganti oleh salah satu dari anggota Dewan Pimpinan
       Pusat.
3.    Tata cara pelaksanaan pergantian antar waktu sesuai butir 1 dan 2 tersebut diatas, ditetapkan dalam Peraturan
       Organisasi.


BAB  X
KEUANGAN

Pasal  28
Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1.    Uang Pangkal dan Uang Iuran anggota adalah merupakan sumber dana operasional organisasi.
2.    Uang Pangkal anggota ditetapkan, sebagai berikut :
a.    Perwira sebesar Rp. 100.000,-
b.    Non Perwira sebesar Rp. 50.000,-
3.    Uang Iuran anggota ditetapkan, sebagai berikut :
a.    Perwira sebesar Rp. 50.000,- per bulan.
b.    Non Perwira sebesar Rp. 25.000,- per bulan.
4.    Kategori Perwira dan Non Perwira ditentukan sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh setiap pelaut anggota.
5.    Mekanisme dan tata aturan pendaftaran anggota diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

Pasal  29
Penggunaan Keuangan Organisasi

1.    Uang Pangkal, Iuran Anggota dan dana-dana lain yang diterima oleh setiap tingkatan organisasi disimpan
       dalam rekening bank atas nama organisasi.
2.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ditingkat nasional dibuat dan disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat
       dan disahkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
3.    Pengelolaan keuangan dikantor pusat Kesatuan Pelaut Indonesia diatur oleh Sekertaris Jenderal.
4.    Tata aturan dan prosedur penggunaan keuangan organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
5.    Tahun anggaran Kesatuan Pelaut Indonesia, dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
       setiap tahunnya.

Pasal  30
Pengelolaan Keuangan Ditingkat Cabang

1.    Pengelolaan keuangan ditingkat Cabang diatur, sebagai berikut :
a.    Uang Pangkal, Iuran anggota dan dana-dana lain yang diterima oleh Pengurus Cabang disimpan dalam
       rekening bank atas nama Cabang bersangkutan.
b.    Pengurus Cabang melaporkan pengelolaan keuangannya setiap bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

2.    Pengelolaan keuangan Cabang diselenggarakan sesuai program Cabang yang mengacu dari program umum
       organisasi secara nasional.


BAB  XI
KESEKRETARIATAN

Pasal  31
Kesekretariatan

1.    Sekretariat Kantor Pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
2.    Dalam melaksanakan tugas-tugas administratif Sekretariat Kantor Pusat KPI, Sekertaris Jenderal dibantu oleh
       Sekertaris.  
3.    Untuk pelaksanaan kegiatan operasional tekhnis, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Departemen yang
       bertanggungjawab kepada Sekertaris Jenderal.
4.    Tata kerja dan pembagian wewenang tugas departemen-departemen ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5.    Ketentuan lebih lanjut menyangkut departemen-departemen diatur dalam Peraturan Organisasi.


BAB  XII
PENUTUP

Pasal  32
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Downloadable Data
    Maaf, download belum tersedia
Kesatuan Pelaut Indonesia
Jl. Cikini Raya 58 AA / BB Phone : (021) 3141495 - Fax : (021) 3141491 Jakarta - Indonesia
© Copyright 2006, All Rights Reserved Developed by baba