16/01/2015 KONGRES VIII KESATUAN PELAUT INDONESIA

KONGRES KE VIII
KESATUAN PELAUT INDONESIA
Jakarta, 16 s/d 18 Desember 2014

KEPUTUSAN KONGRES KE VIII
KESATUAN PELAUT INDONESIA


Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KESATUAN PELAUT INDONESIA

Lampiran          : SK.AD/ART KPI
Nomor               : SK.004/KONGRES-VIII/KPI/2014
Ditetapkan di    :  Jakarta
Pada Tanggal   : 17 Desember 2014

ANGGARAN DASAR
KESATUAN PELAUT INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa



Kami Pelaut Indonesia sadar sepenuhnya bahwa falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara maritim, tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pelaut Indonesia untuk mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agsutus 1945, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan khususnya perlindungan dan kesejahteraan Pelaut Indonesia.

Menyadari bahwa profesi Pelaut mempunyai standar kompetensi baik lokal maupun internasional, maka perlu meningkatkan kualitas pelaut secara berjenjang dan sebagai organisasi wajib melindungi hak-hak pelaut baik lokal maupun internasional.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, kami para pelaut Indonesia bersepakat untuk membentuk suatu organisasi kesatuan dengan nama “Kesatuan Pelaut Indonesia” disingkat KPI.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang dimaksud, maka disusunlah Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga.


BAB I
NAMA, PEMBENTUKAN DAN WAKTU,
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

1.    Organisasi ini bernama Kesatuan Pelaut Indonesia, yang disingkat KPI.
2.    KPI didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2
Pembentukan dan Waktu

KPI dibentuk dan didirikan di Cisarua, Jawa Barat, pada tanggal 29 April 1976.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Kantor Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta.

BAB II
AZAS DAN SIFAT

Pasal 4
Azas

Kesatuan Pelaut Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD 1945.


Pasal 5
Sifat

Kesatuan Pelaut Indonesia adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh pelaut yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.


BAB III
PANJI, LAMBANG DAN LAGU

Kesatuan Pelaut Indonesia mempunyai Panji, Lambang dan Lagu

PASAL 6
Panji

Panji  Kesatuan Pelaut Indonesia merupakan bendera organisasi berwarna dasar biru laut dengan lambang organisasi di tengahnya.


Pasal 7
Lambang


Lambang Kesatuan Pelaut Indonesia mencerminkan profesi dan wawasan yang luas dalam mewujudkan keberadaan sebagai pelaut yang mandiri dimana masing-masing berbentuk dan terdiri dari :

a. Bingkai segi lima berwarna hitam melambangkan falsafah Pancasila.
b. Jangkar berwarna hitam melambangkan profesi kepelautan.
c. Untaian padi dengan 45 butir berwarna kuning dan kapas sebanyak 17 buah berwarna hitam putih, melambangkan kemakmuran dan tercukupi akan sandang, pangan dan papan bagi pelaut dan keluarganya.
d. Kemudi berwarna merah dengan tangkai 8 buah bertuliskan Kesatuan Pelaut Indonesia menunjukkan sifat kegiatan profesi pelaut yang meliputi 8 penjuru angin.
e. Seluruh untaian yang meliputi 45 butir padi, 17 buah kapas dan 8 penjuru angin melambangkan angka hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.
f.  Bintang bersudut lima berwarna kuning diartikan sebagai pedoman bagi pelaut dalam menjalankan profesinya.
g. Tujuh gelombang berwarna biru melambangakan 7 samudera tempat pelaut mendharmabaktikan dirinya.


Pasal 8
Lagu

Kesatuan Pelaut Indonesia memilki lagu Mars KPI


BAB IV
KEDAULATAN, FUNGSI, TUGAS-TUGAS DAN AFILIASI

Pasal 9
Kedaulatan

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota menurut sistim perwakilan dan dilaksanakan sepenuhnya disetiap jenjang organisasi.

Pasal 10
Fungsi

Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia berfungsi sebagai :
a. Wadah pembinaan para pelaut anggota untuk turut mensukseskan program pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dan sumber daya manusia maritim, khususnya pelaut, profesional, trampil, disiplin dan produktif.
b. Penyaluran aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan pelaut anggota KPI.
c. Wadah peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
d. Mitra dalam tripartit nasional yang berperan serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dibidang ketenagakerjaan sub sektor pelaut, serta turut sebagai pelaku kontrol sosial dalam pelaksanaannya.

Pasal 11
Tugas-Tugas


1. Melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan anggota
2. Memperjuangkan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
3. Memperjuangkan terciptanya kondisi dan syarat-syarat kerja yang layak yang mencerminkan keadilan sosial.
4. Membina para anggota agar memiliki tanggung jawab melalui peningkatan mutu pengetahuan, ketrampilan atau profesi dan kemampuan berorganisasi.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta baik dalam maupun  luar negeri.

Pasal 12
Afiliasi

Kesatuan Pelaut Indonesia berafiliasi dengan Federasi / Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh ditingkat Nasional dan Internasional.

BAB V
TUJUAN

Pasal 13
Tujuan

1. Turut menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
2. Menghimpun dan membina pelaut anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional.
3. Meningkatkan ketrampilan profesionalisme pelaut Indonesia anggota KPI.
4. Mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja didalam maupun di luar negeri.
5. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya dalam mencapai penghidupan yang layak.

BAB VI
KEANGGOTAN

Pasal 14
Anggota

1. Anggota Kesatuan Pelaut Indonesia adalah pelaut warga negara Indonesia dan mereka yang diterima sesuai peraturan organisasi.
2. Keanggotaan Kesatuan Pelaut Indonesia bersifat perorangan.


Pasal 15
Hak-Hak Anggota

1. Memperoleh perlindungan di tingkat nasional dan internasional serta pembinaan dari organisasi.
2. Memiliki hak dipilih dan / atau memilih pada setiap pemilihan Pengurus di organisasi.
3. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kemajuan organisasi menurut tata cara organisasi.
4. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 16
Kewajiban Anggota

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Membela dan menjaga nama baik Kesatuan Pelaut Indonesia.
3. Membayar uang pangkal dan uang iuran.

BAB VII
STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI


Pasal 17
Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia, sebagai berikut :
1. Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Tingkat Kantor Cabang meliputi wilayah pelabuhan yang mempunyai anggota sedikitnya 500 orang dan dipimpin oleh Pengurus Kantor Cabang.
3. Tingkat unit dapat dibentuk di perusahaan yang memperkerjakan pelaut sekurang-kurangnya 300 orang dipimpin oleh Pengurus Unit dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.


Pasal 18
Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
1. Seorang Presiden
2. Seorang Wakil Presiden
3. Seorang Sekretaris Jenderal
4. Seorang Wakil Sekertaris Jenderal
5. Anggota Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 19
Penasehat

Bahwa Penasehat dapat dipertimbangkan dari Pelaut-pelaut Senior  yang dipandang mampu dan punya kapasitas untuk menjadi Penasehat.

Pasal 20
Pengurus Kantor Cabang

Pengurus Kantor Cabang terdiri dari :
1. Seorang Ketua.
2. Seorang Sekretaris.

Pasal 21
Pengurus Unit

Pengurus Unit terdiri dari :
1. Seorang Ketua.
2. Seorang Sekretaris.


BAB VIII
MASA BHAKTI

Pasal 22
Masa Bhakti

Masa bhakti setiap tingkat pengurus organisasi adalah 5 (lima) tahun.


BAB IX
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23
Jenis Kongres dan Rapat-Rapat

1. Kongres terdiri dari :
   a. Kongres
   b. Kongres Luar Biasa

2. Rapat-rapat organisasi terdiri dari :
   a. Rapat Dewan Pimpinan Pusat
   b. Rapat Kantor Cabang / Unit

Pasal 24
Kongres

1. Kongres merupakan forum kekuasaan tertinggi dan sebagai perwujudan kedaulatan anggota.
2. Kongres diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari utusan yang berhak hadir.
4. Kongres berwenang untuk :
    a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
    b. Menyusun Program Organisasi.
    c. Menetapkan Susunan Dewan Pimpinan Pusat.
    d. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 25
Kongres Luar Biasa

Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa yang mempunyai wewenang yang sama seperti Kongres.

Pasal  26
Rapat Dewan Pimpinan Pusat

1. Rapat Dewan Pimpinan Pusat merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi dalam rangka keterpaduan program organisasi.
2. Rapat Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyempurnakan, membuat perencanaan dan menjabarkan program umum organisasi.
3. Rapat Dewan Pimpinan Pusat diselenggarakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
4. Rapat  Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Presiden.

Pasal 27
Rapat Cabang / Unit

Rapat Cabang/Unit merupakan forum informasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi ditingkat Cabang/Unit, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.


BAB X
KEUANGAN

Pasal 28
Pendapatan

1. Sumber dana organisasi terdiri dari :
    a. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota.
    b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

2. Besar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29
Penggunaan Kekayaan

1. Kekayaan organisasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi berdasarkan program umum organisasi yang ditetapkan dalam rapat  Dewan Pimpinan Pusat.
2. Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) di atas, Dewan Pimpinan Pusat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) pada setiap tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


BAB XI
PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KESATUAN PELAUT INDONESIA

Pasal 30
Perubahan atau Penyempurnaan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga

Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.


BAB XII
PENUTUP

Pasal 31
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.


Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   :  Jakarta
Pada tanggal   : 17 Desember 2014

PIMPINAN KONGRES KE VIII KESATUAN PELAUT INDONESIA

1. DR. Mathius Tambing, M.Si.    sebagai Ketua        
2. I Dewa Nyoman Budiasa         sebagai Sekretaris   
3. Dirsam Afandi                            sebagai Anggota       


Lampiran  : SK. AD/ART KPI
Nomor       : SK.004/KONGRES-VIII/KPI/2014
Tanggal     : 17 Desember 2014

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KESATUAN PELAUT INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Persyaratan Menjadi Anggota

1. Mendaftar pada pengurus KPI
2. Mengikuti pemahaman berorganisasi
3. Membuat dan mengajukan surat pernyataan menjadi anggota
4. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
   a. Copy dokumen – dokumen kepelautan yang sah dan masih berlaku
   b. Pas photo
5. Bersedia menyetujui, mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
6. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.
7. Membayar uang pangkal dan uang iuran sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran.
8. Tidak menjadi anggota organisasi pekerja / buruh sejenis
9. Aturan pendaftaran selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 2
Penerimaan Menjadi Anggota

1. Pengesahan keanggotaan setelah yang bersangkutan mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan keanggotaan.
2. Pemohon yang telah diterima menjadi anggota KPI diberikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Iuran Anggota.


Pasal 3
Tindakan Disiplin

1. Tindakan disiplin dikenakan kepada anggota berupa :
   a. Peringatan tertulis
   b. Skorsing
   c. Pemberhentian atau pemecatan
2. Pelaksanaan tindakan disiplin diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4
Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri oleh anggota atau tindakan disiplin, dapat dilakukan dalam rapat pengurus masing-masing tingkat organisasi.
2. Apabila ternyata dikemudian hari tidak terbukti kesalahannya maka Pengurus harus segera melakukan rehabilitasi keanggotaan yang bersangkutan.
3. Prosedur dan tata cara pembelaan diri dan rehabilitasi keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5
Berakhirnya Keanggotaan

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran anggota berturut-turut selama satu tahun.
4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.


BAB II
PEMBENTUKAN PENGURUS KANTOR CABANG DAN UNIT

Pasal 6
Pengurus Kantor Cabang


1. Pada wilayah pelabuhan yang telah memiliki sedikitnya 500 (limaratus) orang anggota dapat dibentuk Pengurus Kantor Cabang.
2. Pengurus Kantor Cabang diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Pengurus Kantor Cabang bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 7
Pengurus Unit

1. Pada perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 300 (tigaratus) orang anggota, dapat dibentuk Pengurus Unit.
2. Pengurus Unit diangkat, ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.


BAB III
HIRARKI DAN TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 8
Hirarki Organisasi

1. Dewan Pimpinan Pusat bertanggungjawab kepada Kongres.
2. Pengurus Kantor Cabang  bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3. Pengurus Unit bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 9
Tata Kerja Organisasi

1. Tata Kerja Organisasi dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan atau Keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV
HAK SUARA

Pasal 10
Hak Suara Dalam Kongres

1. Yang mempunyai hak suara dalam Kongres adalah peserta Kongres.
2. Jumlah hak suara masing-masing perangkat organisasi, sebagai berikut:
   a. Anggota Dewan Pimpinan Pusat dalam Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
   b. Utusan Pengurus Kantor Cabang yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
   c. Utusan Unit, yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 11
Hak Suara Dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat

Masing-masing anggota Dewan Pimpinan Pusat memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 12
Hak Suara Dalam Rapat Cabang / Unit

1. Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Kantor Cabang / Unit adalah anggota dimasing-masing Cabang / Unit yang telah ditetapkan sebagai peserta Rapat Cabang/Unit.
2. Jumlah hak suara dalam Rapat Cabang/Unit diatur, sebagai berikut:
   a. Anggota Pengurus Cabang / Pengurus Unit dalam Rapat Cabang / Unit masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
   b. Utusan anggota aktif, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.


BAB V
SAHNYA KONGRES, RAPAT
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13
Sahnya Kongres dan Rapat

Kongres, Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan Rapat Cabang / Unit sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) utusan yang berhak hadir.

Pasal 14
Quorum

Sidang-sidang dalam Kongres, Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Cabang / Unit sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2 ditambah 1) dari jumlah utusan yang berhak hadir.

Pasal 15
Pengambilan Keputusan


1. Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.


BAB VI
PESERTA KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16
Peserta Kongres

1. Peserta Kongres terdiri dari :
   a. Dewan Pimpinan Pusat
   b. Utusan Pengurus Kantor Cabang dan Pengurus Unit
   c. Utusan Anggota aktif yang bekerja di perusahaan yang mempunyai KKB / CBA dengan KPI.
2. Setiap peserta Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b dan c di atas, harus membawa surat mandat yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan tempatnya bekerja dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku


Pasal 17
Peserta Kongres Luar Biasa

Peserta Kongres Luar Biasa sama dengan peserta Kongres.

Pasal 18
Peserta Rapat Dewan Pimpinan Pusat

Peserta Rapat Dewan Pimpinan Pusat adalah seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 19
Peserta Rapat Cabang / Unit

Peserta Rapat Kantor Cabang / Unit terdiri dari :
1. Pengurus Kantor Cabang / Unit.
2. Anggota yang terdaftar di cabang setempat dengan bukti Kartu Tanda Anggota dan Kartu Iuran Anggota yang sah dan masih berlaku.
3. Jumlah peserta Rapat Cabang / Unit ditentukan oleh Pengurus Kantor Cabang maksimal 25 orang.

BAB VII
PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 20
Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat

1. Anggota Dewan Pimpinan Pusat dipilih, ditetapkan dan disahkan pada sidang Paripurna.
2. Tata cara pemilihan, penetapan, pengesahan, disesuaikan dengan Tata Tertib Kongres.

Pasal 21
Pengangkatan Pengurus Kantor Cabang

Pengurus Kantor Cabang ditetapkan dan disahkan oleh  Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 22
Pengangkatan Pengurus Kantor Unit

Pengurus Kantor Unit diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIII
PERSYARATAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 23
Persyaratan Dewan Pimpinan Pusat

Persyaratan sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat adalah:

a. Pelaut Warga Negara Indonesia dan masih aktif menjadi anggota Kesatuan Pelaut Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau
b. Pernah aktif menjabat atau duduk dalam kepengurusan Tingkat Pusat atau Cabang atau Unit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 24
Persyaratan Pengurus Kantor Cabang

Persyaratan menjadi Pengurus Kantor Cabang :

a. Pelaut Warga Negara Indonesia dan masih aktif menjadi anggota Kesatuan Pelaut Indonesia yang terdaftar di Kantor Cabang setempat, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau
b. Pernah aktif menjabat atau duduk dalam kepengurusan Tingkat Cabang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.


Pasal 25
Persyaratan Pengurus Unit

Persyaratan Pengurus Unit :
a. Pelaut Indonesia dan masih aktif sebagai anggota Kesatuan Pelaut Indonesia dan tercatat sebagai Pelaut anggota di Unit bersangkutan, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan
b. Sedang bekerja atau dalam posisi menunggu penempatan ke kapal di perusahaan tempat Unit berada


BAB IX
RANGKAP JABATAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 26
Perangkapan Jabatan

1. Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan organisasi secara vertikal.
2. Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi serikat pekerja/serikat buruh lain, kecuali jabatan horizontal pada federasi / konfederasi serikat pekerja/serikat buruh afiliasi.

Pasal 27
Pergantian Pengurus Antar Waktu

1. Pergantian Pengurus antar waktu disemua tingkatan dapat dilakukan dari anggota pengurus yang ada.
2. Pergantian anggota Dewan Pimpinan Pusat antar waktu dilaksanakan bila salah satu dari anggota Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap, dan hanya dapat diganti oleh salah satu dari anggota Dewan Pimpinan Pusat.
3. Tata cara pelaksanaan pergantian antar waktu sesuai butir 1 dan 2 tersebut di atas, ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.


BAB X
KEUANGAN

Pasal 28
Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota adalah merupakan sumber dana operasional organisasi.
2. Uang pangkal anggota ditetapkan, sebagai berikut:
   a. Perwira sebesar Rp. 100.000,-
   b. Non Perwira sebesar Rp. 50.000,-
3. Uang iuran anggota ditetapkan, sebagai berikut:
   a. Perwira sebesar Rp. 50.000,- per bulan
   b. Non Perwira sebesar Rp. 25.000,- per bulan
4. Kategori Perwira dan Non Perwira ditentukan sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh setiap pelaut anggota.
5. Mekanisme dan tata aturan pendaftaran anggota diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 29
Penggunaan Keuangan Organisasi

1. Uang Pangkal, Iuran Anggota dan dana-dana lain yang diterima oleh setiap tingkatan organisasi disimpan dalam rekening bank atas nama organisasi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ditingkat nasional dibuat dan disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
3. Pengelolaan keuangan di kantor pusat Kesatuan Pelaut Indonesia diatur oleh Sekertaris Jenderal.
4. Tata aturan dan prosedur penggunaan keuangan organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
5. Tahun anggaran Kesatuan Pelaut Indonesia, dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

Pasal 30
Pengelolaan Keuangan Ditingkat Kantor Cabang

1. Pengelolaan keuangan ditingkat Kantor Cabang diatur, sebagai berikut:
   a. Uang Pangkal, Iuran anggota dan dana-dana lain yang diterima oleh Pengurus KPI Cabang disimpan dalam rekening bank atas nama Cabang bersangkutan.
   b. Pengurus Cabang melaporkan pengelolaan keuangannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
2. Pengelolaan keuangan Cabang diselenggarakan sesuai program Cabang yang mengacu dari program umum organisasi secara nasional.


BAB XI
KESEKRETARIATAN

Pasal 31
Kesekretariatan

1. Sekretariat Kantor Pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas administratif Sekretariat Kantor Pusat KPI, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Pengurus Pusat.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan operasional teknis, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Departemen yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.
4. Tata kerja dan pembagian wewenang tugas departemen-departemen ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Ketentuan lebih lanjut menyangkut departemen-departemen diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau keputusan Pemimpin Pusat KPI.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.


Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  :  Jakarta
Pada tanggal  :  17  Desember 2014


PIMPINAN KONGRES KE VIII KESATUAN PELAUT INDONESIA

1. DR. Mathius Tambing, M.Si.    sebagai Ketua        
2. I Dewa Nyoman Budiasa         sebagai Sekretaris   
3. Dirsam Afandi                            sebagai Anggota       


Downloadable Data
    Maaf, download belum tersedia
Kesatuan Pelaut Indonesia
Jl. Cikini Raya 58 AA / BB Phone : (021) 3141495 - Fax : (021) 3141491 Jakarta - Indonesia
© Copyright 2006, All Rights Reserved Developed by baba