Kepala (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) KSOP Benoa Dwiyanto mendukung usulan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Bali tentang perlunya seaman center atau dropping center di Pelabuhan Benoa. Sebab, para pelaut sangat membutuhkan fasilitas tersebut agar memudahkan mereka ketika dapat kesempatan melakukan aktivitas di darat saat kapal pesiar maupun kapal lain tempat mereka berkerja bersandar di Pelabuhan Benoa. "Kami dukung program KPI Bali soal perlunya seaman centre di Pel
Program Poros Maritim Dunia dan Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan industri pelayaran nasional yang merupakan kelanjutan kebijakan “Cabotage” belum banyak menyentuh kepentingan pelaut, baik kesejahteraan maupun perlindungannya saat bekerja di kapal. Sekitar 60 persen pelaut yang bekerja dikapal-kapal nasional kehidupannya sangat memprihatinkan akibat gajinya masih di bawah standar. Ini terjadi karena masih banyak pelayaran
Peluncuran Kampanye Di Balik Barcode dilaksanakan pada 28 Juni 2018 di Jakarta Oleh Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institut Solidaritas Buruh Surabaya (ISBS), Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada kesempatan ini KPI di hadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal Sonny Pattiselano.
Dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), masing-masing instansi harus menghentikan sikap ego sektoral. Seluruh kementerian terkait harus meningkatkan koordinasi dan memiliki persepsi yang sama, sehingga PP yang diterbitkan pemerintah dapat dilaksanakan secara utuh, tanpa terjadi pro-kontra di kalangan pemangku kepentingan. Khusus bagi pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing